EKONOMI POLITIK MEDIA

EKONOMI POLITIK MEDIA

Media merupakan perangkat besar menuju satu tujuan besar dalam suatu bangsa dan negara. Dalam mewujudkannya harus terdapat kekuatan yang besar. Mereka yang menguasai media memiliki kuasa begitu besar. Tujuan besar itu membangun budaya Rakyat atau menguasainya.

Media juga dapat menjadi ruang publik yang utama dan dapat menentukan dinamika sosial, politik dan budaya, di tingkat lokal maupun global. Media massa juga dapat di jadikan suatu ruang dalam mengiklankan suatu barang dan jasa untuk meningkatkan penjualan dari barang dan jasa yang di iklankan. Media mampu menghasilkan pendapatan dalam perekonomian dan menjadi faktor penghubung antara produk barang dan jasa. Dan yang paling penting didalam media massa adalah media juga bisa menyebarkan dan memperkuat struktur ekonomi dan politik tertentu. Media tidak hanya mempunyai fungsi sosial dan ekonomi tetapi juga menjalankan fungsi ideologis.

Menurut teori Marxis tentang posisi media dalam sistem kapitalisme modern, teori tersebut mengatakan bahwa media massa merupakan kelas yang mengatur. Kelas yang dapat mengatur segala aspek yang ada didalam suatu negara dan dapat mempengaruhi unsur-unsur dalam bidang perekonomian maupun politik pemerintahan. Media massa dapat dikatakan sebagai lembaga kunci dari masyarakat modern. Dari pernyataan yang di jelaskan sebelumnya dari peran media, dapat di tarik pertanyaan bahwa bagaimana ekonomi politik media itu sendiri ?

Ekonomi Politik Media

Istilah ”ekonomi politik” diartikan secara sempit oleh Mosco sebagai studi tentang hubungan-hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling menguntungkan antara sumbersumber produksi, distribusi dan konsumsi, termasuk didalamnya sumber-sumber yang terkait dengan komunikasi. Pengertian ekonomi politik secara sederhana adalah hubungan kekuasaan (politik) dalam sumber-sumber ekonomi yang ada di masyarakat. Apa yang disebut dengan ekonomi politik media ?

Ekonomi politik media adalah media sebagai institusi politik dan institusi ekonomi yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi khayalak. Satu prinsip yang harus diperhatikan di sini adalah dalam sistem industri kapitalis media massa harus diberi fokus perhatian yang memadai sebagaimana institusi-institusi produksi dan distribusi lain. Kondisi-kondisi yang ditemukan pada level kepemilikan media, praktik-praktik pemberitaan, dinamika industri dan radio, televisi, perfilman, dan periklanan, mempunyai hubungan yang saling menentukan dengan kondisi-kondisi ekonomi-politik spesifik yang berkembang di suatu negara, serta pada gilirannya juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekonomi-politik global.

Untuk memahami bagaimana penerapapan pendekatan ekonomi politik digunakan dalam studi media massa , ada 3 konsep awal yang harus dipahami, yaitu:

1. ‘Commodification’ – segala sesuatu dikomoditaskan (dianggap barang dagangan).

‘Commodification’ (komodifikasi) adalah upaya mengubah apapun menjadi komoditas atau barang dagangan sebagai alat mendapatkan keuntungan. Tiga hal yang saling terkait adalah: Isi media, jumlah audience dan iklan. Berita atau isi media adalah komoditas untuk menaikkan jumlah audiencee / oplah. Jumlah audience / oplah juga merupakan komoditas yang dapat dijual pada pengiklan. Uang yang masuk merupakan profit dan dapat digunakan untuk ekspansi media. Ekspansi media menghasilkan kekuatan yang lebih besar lagi dalam mengendalikan masyarakat melalui sumber-sumber produksi media berupa teknologi, jaringan dan lainnya. Selain itu tentunya profit bagi pengusaha.

2. ‘Spatialization’ – proses mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial.

‘Spatialization’ adalah cara-cara mengatasi hambatan jarak dan waktu dalam kehidupan sosial. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, jarak dan waktu bukan lagi hambatan dalam praktek ekonomi politik. Berkaitan dengan media massa, maka kegiatan yang berada di kota kecil dapat disiarkan langsung oleh televisi nasional yang berpusat di Jakarta untuk kemudian dikomoditaskan. Dengan kekuatan modal besar untuk berinvestasi pada tehnologi komunikasi, pengusaha media Jakarta akan melibas pengusaha media kota-kota lain yang kemungkinan memiliki modal lebih kecil. Dengan demikian, semua kegiatan yang ada dalam sebuah negara, akan diliput oleh orang-orang yang sama.

3. ‘Structuration’ – penyeragaman ideologi secara terstruktur.

‘Structuration’ (Strukturasi) yaitu penyeragaman ideologi secara terstruktur juga terjadi karena misalnya, orang-orang redaksi Media Indonesia merangkap jabatan sebagai orang redaksi Metro TV. Orang-orang redaksi Kompas juga memimpin usaha-usaha penerbitan anak usaha Kompas. Koran-koran daerah juga dikuasai oleh kelompok pengusaha media Jakarta. Dalam struktur kepemilikan yang demikian, pemimpin redaksi koran-koran daerah biasanya adalah “kiriman” dari Jakarta. Setidaknya sudah menjalani praktek kerja beberapa bulan di Jakarta. Jadi media yang sama pemiliknya akan memiliki ideologi yang sama pula.

Konsekwensi sebuah perusahaan besar dapat me ‘manage’, memiliki atau menyebarkan media massa di banyak tempat adalah ideologi yang seragam diberlakukan bagi audience/pembaca. Tidak ada pendekatan spesifik bagi audience di setiap daerah. Pendekatan ekonomi politik, melihat media massa dari siapa penguasa sumber-sumber produksi media massa, siapa pemegang rantai distribusi media massa, siapa yang menciptakan pola konsumsi masyarakat atas media massa dan komoditas lain sebagai efek kerja media. Siapa penguasa sumber-sumber produksi media massa dapat dilihat antara lain dari kepemilikian media massa, kepemilikan rumah produksi penghasil acara-acara televisi. Kepemilikan media massa di Indonesia dapat dilihat antara lain: Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Metro TV, Media Indonesia, dimiliki oleh kelompok usaha Bimantara.

Aplikasi atau penerapan ekonomi politik media

Beberapa media besar, terutama televisi, telah membuka lebar pintu kesempatan bagi setiap partai politik dan tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden berlomba melakukan kampanye di dalam perhelatan besar demokrasi, Pemilihan Umum (pemilu) Legislatif dan Eksekutif pada April dan Juli 2009. Berbagai langkah dan upaya terkait kebutuhan serta kepentingan politik jelang pemilu coba dilancarkan elit dan partai politik memanfaatkan media massa sebagai instrumennya. Relevansi hal itu dapat ditinjau melalui keberadaan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD.

Media-media itu secara elegan menyajikan rangkaian program khusus pemilu, meliputi pemberitaan, sorotan politisi dan partai politik beserta program-programnya, survei pemilih, iklan politik, sampai pada perdebatan terbuka antar tokoh politik maupun partai. Berbagai kemasan program-program terkait pemilu di dalam media-media besar pada dasarnya hanya sekadar mengemukakan khasanah pergulatan antara para politisi dari setiap partai politik yang ada kepada Rakyat.

Media merupakan arena penyampaian isi terkait Pemilu 2009, dimana politisi dan partai-partai politik adalah pemain sekaligus penulis isi informasi dan sutradara. Dan rakyat hanya sebagai penonton. Dengan kata lain, Calon Presiden dari masing-masing partai yaitu Prabowo Subianto, Wiranto, dan Sutiyoso yang bisa menikmati pengenalan dari publik melalui polling. Televisi dan koran mentransformasi mereka, dan mengambil potongan kesan dan imajinasi orang-orang itu dan menampilkannya sebagai calon-calon pahlawan baru yang siap menyelamatkan Indonesia. Media penyiaran sering menampilkan kampanye tersebut berulang kali, akibatnya kekuatan yang ada di media itu di transferkan kepada masyarakat untuk mempengaruhi pemikiran mereka.